Masyarakat Tidak Puas Kinerja Pemerintah VIVAnews - Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono selama empat tahun, cukup tinggi. Survei ini dirilis dengan tema "Evaluasi 4 Tahun SBY-Boediono: Stagnansi Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR" di Hotel Morrisey, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2013. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 2.010 responden di 33 provinsi pada 13-23 September 2013. Margin of error survei itu +/- 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Manajer Riset Pol-Tracking Institute, Arya Budi, mengatakan secara umum hanya 40,5 persen masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono. "Sebanyak 51 persen tidak puas, dengan rincian 41,5 persen merasa kurang puas, dan 10 persen sangat tidak puas. Sementara sisanya sebesar 8 persen yang menyatakan tidak tahu," kata Arya Budi. Secara umum, ketidakpuasa...
Postingan
SBY Dinilai Bertanggung Jawab Soal Bobroknya MK TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semua pihak yang terlibat proses rekrutmen hakim konstitusi, memiliki andil dalam bobroknya Mahkamah Konstitusi (MK), yang terbukti dari kasus suap yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar. "Ini jadi pelajaran kita. MA, DPR, dan presiden harus menata ulang proses seleksi anggota MK. Selama ini kan presiden abai, harusnya transparan dan partisipatif. Tapi, dalam proses Patrialis Akbar, presiden tidak melakukan transparansi dan tidak melibatkan publik," ujar Erwin Natosmal Oemar, peneliti Indonesian Legal Roundtable, di YLBHI Jakarta, Minggu (6/10/2013). Erwin menambahkan, Presiden SBY turut andil dengan melakukan proses seleksi dan rekrutmen yang tidak transparan dan partisipatif, sebagaimana diatur dalam UU MK. Sehingga, secara tidak langsung presiden ikut bertanggung jawab atas penyelewengan yang dilakukan hakim konstitusi. "Presiden jangan bersikap sok bijak menyikapi kemelut di...
Jangan Bungkus Daging Kurban dalam Tas Kresek Laporan Reporter Tribun Jogja, Joko Widiyarso TRIBUNNEWS.COM, SLEMAN - Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman, Widi Sutikno meminta masyarakat hati-hati dan waspada dalam menyalurkan hewan kurban. Disarankan, daging kurban tak dibungkus dalam tas plastik (kresek) warna hitam. "Jadi kami minta agar nanti jangan membungkus daging kurban dengan tas kresek hitam. Kami sarankan agar pakai tas kresek berwarna jernih atau putih," ujarnya, Jumat (4/10). Menurutnya, tas kresek hitam tidak higienis karena biasanya merupakan hasil daur ulang. Selain itu, yang lebih membahayakan bagi kesehatan adalah, tas kresek hitam juga mengandung karsinogen. "Kalau zat karsinogen masuk ke dalam tubuh, bisa menyebabkan kanker. Jadi kami sarankan agar masyarakat tidak memanfaatkannya untuk membungkus daging kurban," jelasnya. Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Ka...